KPK: Status Suryadharma Ali resmi tersangka

Entah apa yang ada dibenak Prabowo saat ini mendengar berita yang cukup mengejutkan ini. Baru-baru ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Suryadharma Ali sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana haji. Bukan hanya SDA (panggilan untuk Menteri Agama tersebut), rekan-rekannya yang lain juga dinaikkan statusnya sebagai tersangka. Hal ini tentu menjadi ganjalan bagi poros Gerindra, mengingat partai PPP yang menjadi mitra koalisinya, ketuanya tersandung kasus kriminal.

KPK telah menetapkan Menteri Agama, Suryadharma Ali sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana haji

Penetapan Suryadharma Ali sebagai tersangka diungkapkan langsung oleh wakil ketua KPK, Busyro Muqqodas. “Sudah naik penyidikan dengan SDA (Suryadharma Ali) dkk sebagai tersangka,” tulis Busyro dalam pesan singkatnya kepada Kompas.com.

5 hal dimana Jokowi – JK dan Prabowo – Hatta satu pemikiran di bidang ekonomi

Pilpres 2014 tinggal menghitung hari, capres – cawapres yang akan bertarung pun sudah mulai memainkan strateginya. Salah satu strategi yang digunakan untuk menarik dukungan suara adalah dengan menyampaikan visi dan misi mereka. Baik Jokowi – Jusuf Kalla maupun Prabowo – Hatta Radjasa mempunyai pemikiran untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih. Tapi dibalik pertarungan mereka, dikutip dari situs berita Merdeka.com, setidaknya ada 5 hal dimana Jokowi – JK dan Prabowo – Hatta sepakat terkait masalah perekonomian. Apa sajakah itu?

1. Pendidikan

Jokowi – JK dan Prabowo – Hatta sepertinya sepakat kalau pendidikan adalah salah satu cara untuk bisa meningkatkan perekonomian. Dengan SDM (Sumber Daya Manusia) yang mumpuni, maka ekonomi bangsa bisa lebih ditata. Hal ini bisa dilihat dari program yang mereka sampaikan.

Program capres – cawapres Jokowi – Jusuf Kalla (Duo J) di bidang pendidikan

“Wajib belajar 12 tahun bebas pungutan menuju peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia.”

Program capres – cawapres Prabowo – Hatta Radjasa (Prahara) di bidang pendidikan

“Melaksanakan wajib belajar 12 tahun dengan biaya negara, menghapus pajak buku pelajaran, menghentikan penggantian buku pelajaran setiap tahun, dan mengembangkan pendidikan jarak jauh terutama untuk daerah yang sulit terjangkau dan miskin.”

Jokowi – JK dan Prabowo – Hatta ternyata memiliki pandangan yang sama untuk mengatasi problem ekonomi bangsa Indonesia

2. Hunian

Duo J dan Prahara juga sepakat jika masalah perekonomian bisa diatasi jika masyarakat memiliki hunian yang layak. Oleh sebab itu, masalah perumahan juga menjadi salah satu fokus dua kandidat pemimpin Republik Indonesia tersebut.

Program Jokowi – JK di bidang perumahan

“Program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi.”

Program Prabowo – Hatta di bidang perumahan

“Mempercepat penyediaan perumahan bagi 15 juta rakyat yang belum punya rumah melalui: (i) negara harus memiliki stok tanah (land bank) untuk rumah rakyat, (ii) pengembangan apartement/rumah susun oleh swasta dan BUMN untuk mengefisienkan konsumsi lahan di perkotaan. (iii) pembangunan 2000 tower rumah susun oleh negara bagi rakyat berpenghasilan rendah, berkapasitas 500 unit per tower. Pembelian dilakukan dengan cicilan selama 20 tahun berbunga 5 per tahun, atau bagi hasil syariah yang setara. (iv) Pembangunan apartemen bagi kelas menengah oleh swasta dan atau BUMN. Negara memberikan subsidi bunga sehingga pembeli hanya membayar bunga maksimal 5 per tahun atau bagi hasil syariah yang setara.”